promo
Politik

OTT Yan Piet Moso, Hingga Blundernya Mendagri Tito Karnavian

Politik Ganjar Mahfud PDIP PJ Bupati Sorong

PJ Bupati Sorong, Paktar Integritas, Ganjar - Mahfud

Buol Indoglobe News

Sebuah Pakta Integritas yang melibatkan Pelaksana Tugas (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Moso, dalam mendukung Ganjar Pranowo, mendapatkan perhatian luas dan menimbulkan pertanyaan kritis terhadap kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Mendagri Tito Karnavian.

Pakta integritas tersebut, yang menunjukkan komitmen untuk memenangkan Ganjar Pranowo, menyoroti potensi kegagalan pengawasan oleh Kemendagri. Agung Wibowo Hadi, juru bicara dari Perhimpunan Aktivis 98, menyatakan pandangannya bahwa munculnya pakta ini merupakan bukti kegagalan Kemendagri. "Mendagri Tito Karnavian gagal," tegas Agung Wibowo Hadi pada Sabtu (19/11).

Agung mengkritik Mendagri atas tidak berjalannya kewenangan dan kewajiban sebagai institusi negara yang seharusnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, Agung menduga adanya kemungkinan Mendagri terlibat dalam permainan politik dengan menempatkan Pj kepala daerah yang mendukung calon tertentu untuk Pilpres 2024. "Atau bisa saja, Tito diduga main mata dengan menempatkan Pj kepala daerah untuk menangkan Ganjar Pranowo," ujar Agung.

Menyikapi hal ini, Agung mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Mendagri Tito Karnavian dan Pj kepala daerah di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah agar jalannya Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan aman.

Pakta integritas yang diteken oleh Yan Piet Moso berisi janji konkret untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebanyak 60 persen di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Pakta tersebut juga mendapat perhatian karena ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TSP Silaban, pada Agustus 2023.

Meskipun terdapat kritik terhadap pakta ini, Menko Polhukam dan cawapres, Mahfud MD, menilai bahwa tidak ada hukum yang dilanggar dan pakta tersebut tidak melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).