Jakarta, - Indo Globe News. Id
Indonesia memasuki tahun politik yang penuh gejolak, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak ragu untuk menegaskan komitmen totalnya terhadap netralitas dalam Pemilu 2024. Komitmen ini bukan sekadar retorika kosong, namun diwujudkan melalui ancaman tegas dari Komandan TNI Angkatan Darat (KSAD), Jendral Maruli Simanjuntak.
Ancaman Tegas KSAD Maruli
KSAD Maruli tidak main-main dalam menegakkan netralitas TNI. Dalam upayanya untuk memastikan keberlanjutan netralitas, beliau mengerahkan anggota Intelejen TNI untuk mengawasi dan menindak prajurit yang terbukti tidak netral. Ancaman ini disampaikan sebagai bentuk langkah preventif sekaligus sebagai peringatan keras bagi seluruh prajurit TNI.
"Kami mengerahkan anggota Intelejen untuk menjaga netralitas. Siapapun yang terbukti tidak netral, akan ditindak sesuai prosedur," tegas KSAD Maruli. Ancaman ini diiringi dengan pernyataan bahwa prajurit yang ketahuan tidak netral tidak akan diberi toleransi, dan langkah-langkah tegas, termasuk pemecatan, akan diambil.
Pentingnya Netralitas TNI: Lima Poin dan Komitmen 3 Matra
Panglima TNI, dalam menyusun pedoman netralitas, menetapkan lima poin utama yang harus diikuti oleh seluruh prajurit TNI:
1. Tidak Memihak: Prajurit TNI dilarang keras memberi dukungan kepada partai politik manapun atau pasangan calon yang diusung.
2. Larangan Fasilitas: TNI tidak diperkenankan memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana miliknya untuk kepentingan kampanye politik.
3. Keluarga Prajurit: Prajurit yang memiliki keluarga dengan hak pilih dilarang memberikan arahan atau memengaruhi hak pilih keluarganya.
4. Tidak Memberikan Tanggapan: Prajurit dilarang memberikan tanggapan, komentar, atau mengunggah apapun terkait kegiatan pasangan calon dan hasil quick count Pemilu.
5. Tindakan Tegas: Prajurit yang terbukti melanggar aturan netralitas akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
Komitmen 3 Matra: Netralitas TNI dalam Prespektif Matra
Pernyataan komitmen netralitas juga disampaikan oleh KSAD, KSAU, dan KSAL yang secara serentak menegaskan sikap netral. Maruli Simanjuntak menyampaikan, "Kami di tentara sudah committed untuk netral, tidak ikut dukung mendukung. Kalau berkampanye pun, tidak ikut pemungutan suara, jadi netral saja sekalian." KSAD juga menekankan bahwa prajurit yang terbukti tidak netral akan segera dipecat dari jabatannya.
Laksamana TNI (Purn.) H. Yudo Margono, S.E., M.M., C.S.F.A., menambahkan bahwa larangan memberikan fasilitas tempat atau sarana kepada pasangan calon dan partai politik adalah langkah konkret yang diambil untuk menjamin netralitas TNI. Begitu pula dengan pimpinan TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang menegaskan komitmen dan tegas lurus loyalitas kepada pimpinan nasional.
#NetralitasTNI: Tagar Komitmen Bersama
Netralitas TNI bukan hanya tanggung jawab satu matra, melainkan seluruh elemen TNI. Dengan menutupnya dengan hastag #NetralitasTNI, TNI ingin menyampaikan bahwa ini bukan hanya slogan, melainkan komitmen bersama untuk menjaga integritas, keamanan, dan martabat bangsa dalam Pemilu.
Melalui langkah-langkah tegas, ancaman, dan komitmen para pemimpin TNI dari tiga matra, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan lancar, adil, dan terjamin keamanannya. Netralitas TNI menjadi penjaga utama untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap kuat dan berkelanjutan, menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
