Budget VIP Proyek “Bulukan” Diduga Dipaksakan
Bandung, IGN Jabar – Dua dinas besar dan ternama Provinsi Jawa Barat yakni Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) serta Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar yang keduanya tidak pernah absen temuan BPK Perwakilan Jabar selama 4 tahun anggaran, terhitung dari tahun anggaran 2019 – 2022. Kemungkinan juga pada temuan anggaran di tahun 2023 sehingga genap lima tahun anggaran berkutat di “raport” merah catatan auditor keuangan. pekerjaan berakhir tak berlanjut dan dipastikan berakhir menjadi t emuan tim pemeriksa keuangan (BPK). Dua dinas vital yang sama-sama memiliki anggaran besar tersebut di tahun yang sama pada akhir Desember 2023 tersandung proyek mangkrak. Proyek yang ditarget selesai waktu berdasarkan progres Tidak menutup kemungkinan dua proyek mangkrak tersebut terindikasi mal administrasi yang berpotensi kerugian keuangan negara/daerah sehingga layak ditelisik saat penarikan termin pembayaran dengan kemajuan pekerjaan fisik yang sebenarnya saat proyek tersebut berjalan termasuk rekening koran perusahaan pemenang tender. Berdasarkan informasi yang diperoleh dan dihimpun IGN J a b ar Paket Proyek Pembangunan Sodongkopo Pangandaran yang dikerjakan PT Dewanto Cipta Pratama d engan ni lai kontrak Rp72.087.659.663,11 mandeg. Progres pekerjaannya baru mencapai 70 persen jauh dari yang diklaim selesai tepat waktu (100 persen). Padahal dalam kontrak kerja tertulis pengerjaan dimulai dari tanggal 28 April 2023 hingga 23 Desember 2023 (240 hari kalender) .
Kadis DBMPR Jabar Bambang Tirtoyuliono yang juga menjabat Plh Kadisdik Jabar
Mangkraknya proyek tersebut bukan hanya menimbulkan tanda tanya dan menyisakan masalah, namun memupuskan harapan masyarakat setempat dan lainnya yang berharap dapat digunakan sesuai yang dijanjikan. I m basnya, st imulus pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dari pembangunan yang dibiayai APBD 2023 tersebut justru tidak secara tuntas terlaksana padahal anggaran yang dibutuhkan telah tersedia. Fakta di lokasi, Desember 2023 Proyek Jembatan Sodongkopo tersebut baru menyelesaikan pekerjaan beton dan tembok penahan jalan pendekat arah Bandara Nusawiru sedangkan tiang-tiang pancang serta rangka betonnya berkarat dan belum terhubung. Malahan mencuat masalah baru terkait “surat siluman” yang dilansir radarsukabumi.com. Kadis DBMPR Jabar Bambang Tirtoyuliono yang akan dikonfimasi terkait masalah tersebut belum berhasil ditemui. Sementara di Dinas Pendidikan Provinsi Jabar t ersandung mangkraknya Proyek Pembangunan Gedung dan Kantor di SMKN 2 Garut. Proyek tersebut merupakan kegiatan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) yang dilelang melalui ULP (unit layanan pengadaan).
Gedung Kantor Disdik Jabar. (Foto: ZL)
Pagu anggarannya sebesar Rp1.999.527.000 yang dimenangkan CV Manggala 2 sebagai kontraktornya. Informasi yang diperoleh bahwa batas akhir kontrak pekerjaan pada 3 Desember 2023. Namun tak t untas sehingga terjadi pemutusan kontrak pekerjaan. Fakta lapangan, bangunan peruntukkan gedung sekolah dan kantor yang dibangun untuk fasilitas pendidikan terlihat berserakan. Besi penopang yang berkarat, plafon bolong, genting berjajar tak terpasang, atap hanya rangka. Nuansa beraroma korupsi, kolusi dan nepotisme termasuk monopoli nampak terlihat dari fisik bangunan megah yang tidak tidak rampung tersebut. Imbasnya, bukan hanya terhadap siswa dan guru saat menjalani belajar dan mengajar tetapi memberikan citra buruk dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Garut namun berimbas kepada kepala sekolah yang terpojok dan menjadi bulan-bulanan media. Kabid PSMK Edi Purwanto selaku KPA yang berkali-kali sejak mencuatnya pemberitaan proyek mangkrak SMKN 2 Garut berkali-kali disambangi di ruang kantornya, belum berhasil ditemui. Sementara Edi Kurnia selaku PPK yang sempat dikonfirmasi IGN Jabar beberapa waktu lalu bahwa akar masalah tersebut menunjuk pihak ULP (unit layanan pengadaan).
“Kami sudah melaksanakan sesuai prosedur,” ucapnya. Sementara Wahyu Mijaya yang pada saat masalah tersebut mencuat sebagai Kadisdik Jabar definitif hingga hengkang dari Disdik tidak berhasil ditemui. Begitu juga PLH Kadisdik Jabar Bambang Tirtoyuliono yang baru menjabat. Namun berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa kelanjutan proyek yang tidak tuntas atau mangkrak tersebut memerlukan proses, yakni harus menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah itu dianggarkan kembali untuk dilanjut pekerjaan yang mangkrak tersebut diperubahan anggaran melalui persetujuan DPRD kemudian dilakukan pelelangan ulang. Hingga 9 bulan berlalu sejak terhentinya dua proyek miliaran di Disdik Jabar hingga puluhan miliar di DBMPR Jabar kini menjelang akhir September 2024 belum ada perubahan atau kelanjutannya. Proyek ber-budget VIP tersebut menjadi “bulukan” akibat lama terlantar karena kuat dugaan ada unsur dipaksakan. (ZL
